Waspada Vape Dan Mengenal Lebih Jauh Dampak Penggunaan Vape bagi Kesehatan dan Masyarakat

Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin dikenal luas, terutama di kalangan generasi muda. Dengan tampilan modern dan beragam pilihan aroma, vape kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ringan. Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa di balik popularitasnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan secara bijak.

Sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, India, hingga Brasil telah mengambil langkah tegas dalam mengatur bahkan melarang penggunaan vape. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.

Menurut World Health Organization, uap yang dihasilkan dari vape dapat mengandung nikotin, logam berat, serta berbagai zat kimia yang berpotensi memengaruhi kesehatan jika digunakan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian karena penggunaan jangka panjang masih terus diteliti lebih lanjut oleh para ahli.
Selain itu, laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime juga menunjukkan bahwa perangkat vape berpotensi disalahgunakan sebagai media untuk memasukkan zat tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini menambah alasan pentingnya pengawasan serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan vape tidak hanya menjadi persoalan gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi tren ini, dengan mempertimbangkan informasi yang akurat serta dampak jangka panjangnya.

Melalui pemahaman yang baik dan kesadaran bersama, diharapkan generasi muda dapat membuat pilihan yang lebih tepat demi menjaga kesehatan dan masa depan yang lebih baik.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya Tegaskan Stabilitas Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Global

Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kondisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini berjalan stabil dan terkendali, di tengah berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Dalam keterangannya, Teddy menyampaikan sejumlah fakta yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Salah satu indikator utama adalah kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi, meskipun banyak negara lain justru mengalami tekanan dan kenaikan harga energi akibat situasi global. “Di tengah konflik global, banyak negara mengalami kesulitan BBM dan kenaikan harga. Tapi pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi. Ini fakta yang bisa dilihat langsung,” ujar Teddy.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap menunjukkan arah yang positif. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, sementara berbagai indikator ekonomi mengarah pada optimisme.

Tak hanya itu, Teddy menyoroti kelancaran pelaksanaan dua periode Lebaran terakhir di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan barang, serta kelancaran arus mudik menjadi bukti nyata kinerja pemerintah. “Fakta di lapangan menunjukkan harga kebutuhan pokok stabil, BBM tersedia, dan arus mudik berjalan lancar. Semua terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Di tengah maraknya berbagai opini yang berkembang, Teddy juga mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi yang berbasis data dan fakta, bukan sekadar asumsi yang berpotensi menimbulkan keresahan. “Yang penting bicara sesuai data fakta yang akurat!!” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam membangun bangsa. “Kalau bukan kita yang dukung Pemerintah, Siapa lagi !!!!” tambah Teddy.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan, selama disampaikan secara konstruktif dan tidak menyesatkan publik.

Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus tetap mengedepankan tanggung jawab dalam menjaga optimisme dan persatuan nasional. “Silakan beri kritik, tapi jangan sampai membuat masyarakat cemas. Kita semua ingin yang terbaik untuk negeri ini,” pungkasnya.

Pusat Studi Kepolisian • Polres Metropolitan Jakarta Timur turut membangun kerjasama dengan Universita Borobudur

Pada hari Selasa tanggal 07 April 2026, Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Achmad Akbar, SIK, M.Si melaksanakan kegiatan audiensi ke Universitas Borobudur, dalam rangka pembahasan tehnis Pembentukan Posko Pusat Studi Kepolisan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang telah terjalin antara Polda Metro Jaya dengan Universitas Borobudur tentang Penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian di Universitas Borobudur.

Kegiatan audiensi diisi dengan diskusi pembahasan tehnis mengenai point-point kerja sama yang akan dilaksanakan, setidaknya terkait tukar data, riset ilmiah serta kegiatan pengabdian kemasyarakatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pada moment tersebut Wakapolres Metro Jakarta Timur hadir bersama Kasat Binmas dan perangkat Posko. Sedangkan dari pihak kampus dihadiri langsung oleh pejabat rektorat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Syaiful, M.Si, Direktur Pascasarjana Prof. Fasial Santiago, S.H., M.M selaku penanggungjawab Pusat Studi Kepolisian dari pihak Universitas Borobudur, serta pejabat pendamping lainnya.

Dalam pertemuan ini juga telah disepakati pendirian Posko Pusat Studi Kepolisian di dalam kampus Universitas Borobudur yang nantinya akan dipergunakan sebagai sekretariat bersama.

Kapolri Jenderal listyo Sigit Laksanakan Panen Raya dan Penyebaran Ikan di Ekosistem Pendukung SPPG Polda Sumsel

Kegiatan panen raya dan penyebaran ikan di ekosistem pendukung SPPG dilaksanakan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang didampingi Kapolda di lingkungan Polda Sumatera Selatan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri para Pejabat Utama Mabes dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri bersama rombongan melakukan panen hasil pertanian sekaligus menebar benih ikan di area ekosistem pendukung SPPG Polda Sumsel.

Program ini menjadi salah satu bentuk optimalisasi lahan produktif yang dikelola oleh jajaran Polda Sumsel guna mendukung ketersediaan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Kapolri menyampaikan apresiasi terhadap langkah inovatif yang dilakukan Polda Sumsel dalam memanfaatkan lahan sebagai ekosistem terpadu yang mencakup sektor pertanian dan perikanan.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi satuan wilayah lainnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Melalui kegiatan panen raya dan penyebaran ikan ini, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat serta mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

Call Center : 110 (Bebas Pulsa)

“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”

#polripresisi #polriuntukmasyarakat #poldasumsel#humaspolri #kapoldasumsel

@prabowo @gibran_rakabuming @listyosigitprabowo@shandinugroho95

Terima SKK Migas, Kapolda Sumsel Pastikan Perkuat Pengamanan Energi Nasional

PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor energi nasional melalui audiensi strategis bersama jajaran SKK Migas Wilayah Sumbagsel. Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menerima langsung kunjungan tersebut di Ruang Delegasi Lantai 2 Mapolda Sumsel, Senin (23/2/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mengawal percepatan lifting migas sekaligus memastikan seluruh aktivitas hulu minyak dan gas bumi berjalan sesuai koridor hukum. Sektor energi merupakan bagian dari Objek Vital Nasional Strategis yang wajib dijaga stabilitasnya demi ketahanan negara.

Delegasi dipimpin Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Komjen Pol. Rudy Sufahriadi dan Ketua Satgas Lifting Nanang Abdul Manaf. Sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel turut mendampingi Kapolda.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap setiap titik sumur minyak. Verifikasi dilakukan untuk memastikan legalitas lahan, kepastian regulasi, serta mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.

“Setiap titik sumur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak berada di wilayah sengketa maupun kawasan terlarang. Kepastian hukum adalah kunci stabilitas,” tegas Kapolda Sumsel.

Sebagai langkah konkret, Kapolda mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Verifikasi lintas instansi yang melibatkan SKK Migas, KKKS, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Tim ini akan melakukan pengecekan faktual dan validasi regulatif sebelum operasional dilakukan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa pengamanan sektor energi bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga memastikan proses bisnis berjalan akuntabel dan sesuai hukum.

“Polda Sumsel mendukung penuh program strategis nasional di sektor energi. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama percepatan lifting migas,” ujar Kombes Pol Nandang.